Pernyataan Akhir : KN PRBBK ke-9 di Pariaman 1-5 Juni 2013

                                                    PERNYATAAN AKHIR

KONFERENSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS KE-9

 

“Perempuan, Anak, Kelompok Berkebutuhan Khusus dan LANSIA:

Korban, Pelengkap atau Aktor Utama Ketangguhan Komunitas?”

Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, 1-5 Juni 2013

 

Kami, sebanyak 114 (seratus empat belas) orang terdiri dari 79 (tujuh puluh Sembilan) orang laki-laki dan 34 (tiga puluh empat) orang perempuan merupakan peserta Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) ke-9 di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman dari tanggal 1 – 5 Juni 2013 yang bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga internasional,lembaga swadaya masyarakat, universitas, organisasi kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat adat, yang berasal dari Aceh Singkil, Medan, Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pekanbaru, Lampung, Mentawai, Jakarta, Cianjur, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Soreang, Yogyakarta, Majene, Ambon, Maluku, Sirimau, Kupang, Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, Lembata, Kefamenanu, Maumere, Manokwari, dan Jayapura.

 

Kami menghargai peran dan kontribusi dari banyak pihak yang telah melancarkan proses persiapan dan

pelaksanaan KN PRBBK ke-9 ini berkat penerimaan masyarakat, dukungan Wali Nagari Batu Kalang, Camat Padang Sago, Bupati Padang Pariaman, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Gubernur Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BNPB, UNICEF, DNPI, Mercy Corps, Oxfam Indonesia, Plan Indonesia, Surfaid International, UNFPA, World Vision International, UN Women, Handicap International, Forum PRB Sumatera Barat, Perkumpulan Lingkar, Child Fund, PSMB UPN Veteran Yogyakarta, DERU UGM, KOGAMI, LP2M, HEKS, IOM Jawa Barat, PKPU, BPBD DKI Jakarta, Sampoerna Rescue, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Padang Pariaman, SLB Negeri 2 Padang, MPBI, Kelompok Siaga Bencana dan Wali Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, Kelompok Kerja API Perubahan Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kelompok Siaga Bencana Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dan Kelompok Siaga Bencana Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Komunitas Kancing, FISIP Universitas Hasanuddin, Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret, PKBI Provinsi Sumatera Barat, Paluma Nusantara, Universitas Gajah Mada, Perkumpulan Bingkai, PUSKRIS UI, AIFDR, BPBD Kota Kupang, BPBD Kabupaten Kupang, AADMER, UNPD dan German Red Cross.

 

Dengan ini menyatakan:

1. keprihatinan kami terhadap Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia masih diperlakukan sebagai korban atau sebagai pelengkap. Tidak ada kasus yang menggambarkan bahwa mereka adalah pelaku/aktor utama, kecuali perempuan, namun itupun terbatas pada tingkat kegiatan operasional yang membuat perempuan tidak mempunyai pilihan lain. Hal ini diperburuk dengan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga, keterpisahan isu, perangkat analisis kajian risiko yang berbeda dan penegakan kebijakan ke dalam kegiatan operasional serta ketidakhadiran pejabat BNPB dan BPBD secara penuh selama sesi konferensi.

2. Pengetahuan, ketrampilan, pengaruh dan kemampuan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu dikembangkan secara tepat guna, sehingga meningkatkan peran aktif dalam merumuskan kebijakan, terlibat aktif dalam perencanaan - pelaksanaan - pemantauan dan evaluasi program pengurangan risiko bencana yang semakin memandirikan masyarakat yang tinggal di daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana.

3. Perlu keterpaduan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana, bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana melalui tata kelola pengurangan risiko bencana yang baik dan kepemilikan PRBBK.

 

KN PRBBK 9, Nagari Batu Kalang, 1-5 Juni 2013 – Pernyataan Akhir KN PRBBK 9 Halaman 2 Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami merekomendasikan :

1. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pengurangan risiko bencana dalam mengimplementasikan kegiatannya harus memastikan :

a. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia lebih mandiri dan terlibat aktif dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana.

b. Penyebarluasan dan Penggunaan kearifan lokal yang memandirikan dan memberdayakan masyarakat.

c. Praktik PRBBK yang dilakukan sudah meretas akar risiko, terutama yang berkaitan risiko terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

d. Keterpaduan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

e. Berkurangnya risiko bencana ekologis, bencana industri dan konflik.

 

2. Delegasi dari BNPB dan BPBD harus terlibat sepenuhnya secara aktif dalam setiap KN PRBBK dari awal sampai akhir kegiatan.

3. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

4. Merevisi Pedoman Penilaian Risiko Bencana yang sudah ada.

5. Memastikan keterpaduan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Program Pembangunan.

6. Semua pihak yang berkepentingan harus bekerja sama erat dengan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pihak legislatif, lembaga usaha dan Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada untuk mencapai sasaran Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015.

7. Membentuk “Disaster Watch” sebagai sebuah wadah yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan setiap kegiatan pengurangan risiko bencana berlangsung secara transparan dan akuntabel.

8. Menyiapkan secara partisipatif agenda pengurangan risiko bencana pasca 2015 untuk menyongsong Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana 2014.

9. Memberdayakan UKM dalam Pengurangan Risiko Bencana yang berperspektif gender.

sumber:www.mpbi.org