Lahar Dingin Merapi Kembali Mengancam

Jurnas.com | PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat yang tinggal di wilayah terancam bahaya lahar dingin Gunung Merapi untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang musim penghujan ini. Potensi bahaya tersebut masih ada mengingat volume material lahar dingin di kawasan puncak gunung masih cukup tinggi.

Dari data Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) menyebutkan, volume material lahar dingin Merapi masih berkisar 77 juta meter kubik. Jumlah tersebut sebenarnya sudah banyak berkurang jika dibandingkan dengan volume awal pasca erupsi yang mencapai kisaran 130 juta meter kubik.

"Dari pemetaan yang dilakukan oleh badan kegunungapian, material lahar dingin saat ini sudah tersebar hampir marata di seluruh sisi gunung. Tapi memang sebagian besar material erupsi cenderung mengalir ke arah barat atau barat daya. Ini yang juga harus diantisipasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (17/10).

Masalahnya, Ganjar melihat sejumlah infrastruktur yang berfungsi untuk mengurangi resiko ancaman lahar dingin ini tidak dalam kondisi baik. Beberapa diantaraya adalah sejumlah sabodam atau tanggul yang berfungsi sebagai kantong lahar. Menjelang musim penghujan ini saja kondisinya masih dipenuhi material bebatuan besar.

Kondisi ini dapat membelokkan pola aliran lahar sehingga mengancam keberadaan permukiman di sekitar bantaran sungai. Selain itu, akibat aktifitas pengerukan material lahar dingin yang dilakukan setiap hari, jalan penghubung antara Pos Ngepos menuju Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Magelang menjadi hancur.

"Jadi selama ini yang dikeruk itu hanya pasirnya saja. Sementara batu-batu besarnya tetap dibiarkan di situ. Ini bisa dibilang kondisi darurat sehingga mau tidak mau harus dikeruk sampai bersih. Toh sejak dahulu batu-batu besar dari Merapi memiliki nilai jual dan produknya sudah tersebar kemana-mana,” ujar Ganjar.

Kepada Gubernur, relawan Paguyuban Sabuk Gunung (Pasag) Merapi Magelang, Darwiji menyampaikan, permasalahan Merapi yang juga harus dipandang sebagai kondisi siaga adalah keberadaan sabuk hijau (hutan) yang kian menipis khususnya di kawasan lereng gunung serta Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bukan hanya mampu menghambat laju erosi akibat gerusan material lahar dingin. Keberadaan sabuk hijau ini dapat meredam aliran awan panas di kala Merapi Meletus. Menurutnya, lahan kritis Merapi tidak hanya terbentuk di wilayah yang pernah terpapar bencana letusan Merapi pada tahun 2010 saja.

Di wilayah Magelang, lahan kritis justru terbentuk akibat terkena bencana banjir lahar dingin. Alirannya yang memuat pasir dan bebatuan, sanggup menggerus kawasan tepian sungai hingga membentuk tebing terjal.

“Selain itu, kegiatan penambangan pasir juga sudah merambah hingga ke beberapa wilayah hutan rakyat. Bahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang pada tahun 2009 menyatakan, kawasan hutan rakyat yang kritis akibat perambahan ini mencapai 1.729 hektar,” kata Darwiji.

Pihak Pasag Merapi mengharapkan, Pemerintah Jawa Tengah mendukung upaya pemulihan hutan di lereng Merapi agar bisa menjadi sabuk hijau yang berfungsi ganda. Selain menjadi benteng dari ancaman bencana erupsi Merapi, keberadaan hutan juga daat menjadi penopang perekonomian masyarakat di sekitarnya.